Haloberau.com, JAKARTA. Bupati Berau, Muharram, menjadi salah satu kepala daerah yang diundang dan menjadi pembicara dalam forum diskusi pada Rapat Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana yang digelar Badan Penanggulangan Bencana Nasional, di Bogor Jawa Barat, Senin (3/1/2020). Bersama Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini dan sejumlah pakar lingkungan dengan tema diskusi ancaman limbah dan kegagalan teknologi, Bupati Muharram memaparkan penerapan kebijakan afirmatif terhadap limbah pertambangan di Kabupaten Berau.
Dalam kesempatan ini Bupati Muharram memaparkan pertumbuhan pertambangan di Bumi Batiwakkal, khususnya pertambangan batu bara yang hingga kini menjadi penyumbang pendapatan daerah terbesar. Sementara disisi lain kegiatan pertambangan sedikit banyak juga memberikan dampak terhadap lingkungan. Sehingga pemerintah daerah perlu memastikan pertambangan berjalan dengan baik dan pengelolaan limbah juga terlaksana sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Disamping pemerintah daerah bersama sama para pihak dan masyarakat terus bersama mempersiapkan sektor lain yang akan menjadi pengganti sektor pertambangan. Diantaranya adalah potensi pariwisata yang Berau dengan destinasi wisatanya menjadi unggulan Kaltim, serta pengembangan agribisnis berkelanjutan.
Meskipun kewenangan perijinan bidang pertambangan ditarik ke pusat dan provinsi, namun Pemkab Berau ditegaskan Muharram tetap serius dalam pengawasan aktivitas pertambangan. Termasuk dalam pengawasan pengelolaan limbah pertambangan utamanya limbah B3 (bahan berbahaya dan beracun), sehingga dampak negatif terhadap lingkungan dapat dihilangkan. Seperti sistem instalasi pengolahan air limbah (IPAL) yang wajib dipenuhi perusahaan dan diperketat dengan regulasi dan pengawasan. Diantaranya dengan menerapkan peraturan daerah sebagai tindaklanjut dari undang undang dan peraturan pemerintah maupun peraturan daerah Kaltim, maupun upaya perketat pengawasan pengolahan limbah melalui surat keputusan Bupati Berau. Hasilnya di Berau sejauh ini tidak ada masalah dampak lingkungan yang signifikan dari aktivitas pertambangan. “Kami pemerintah daerah serius dan perketat dalam pengawasan pengelolaan lingkungan, utamanya pengolahan limbah dari kegiatan pertambangan,” ungkapnya.
Ketataan perusahaan pertambangan ditegaskannya juga ditunjukkan dengan capaian propert perusahaan yang menunjukkan perkembangan terbaik. Meskipun diakui masih ada perusahaan yang juga belum maksimal dalam memenuhi ketentuan dari regulasi yang ada. Sehingga tantangan ini menurutnya perlu menjadi perhatian bersama. Peran pemerintah dengan seluruh stakholder dan seluruh masyarakat dalam mewujudkan lingkungan yang baik. Pasalnya masyarakat memiliki peran penting dalam fungsu kontrol pelaksanana regulasi dan pengawasan dari kegiatan pertambangan.
Kebijakan dan keseriusan Pemkab Berau dalam menerapkan regulasi dan pengawasan pengelolaan limbah pertambangan mendapat perhatian serius dan apresiasi dari peserta Rakornas yang diikuti perwakilan dari seluruh daerah serta para pakar dan profesional lingkungan. Rumusan rekomendasi kebijakan dan strategi penanggulangan bencana pada Rakornas BNPB akan ditindaklanjuti dan disampaikan langsung kepada Presiden Joko Widodo pada puncak Rakornas Penanggulangan Bencana, Selasa (4/2/2020). (*)